DEKLARASI | Nasional – Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Amerika Serikat (AS) pada 2 April 2025 dalam peringatan Liberation Day dinilai berpotensi meningkatkan risiko ketidakpastian keuangan global. Dampaknya langsung terasa dengan merosotnya hampir seluruh indeks bursa saham di berbagai negara, baik menjelang maupun sesudah pengumuman tersebut.
Sejumlah ekonom dunia memperkirakan kebijakan tersebut dapat memicu lonjakan inflasi di AS, memperlambat penurunan suku bunga oleh bank sentral, memperkuat indeks mata uang dolar, serta menambah beban utang negara Paman Sam. Lebih jauh, kebijakan itu dinilai bisa menjadi pemberat pertumbuhan dan bahkan memicu resesi ekonomi di AS.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menilai Pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan langkah antisipatif jangka pendek untuk menghindari efek spill over berupa banjir produk asing ke pasar domestik dari negara-negara terdampak kebijakan tarif AS tersebut.
“Kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. Kami juga memandang perlu adanya penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan untuk mengurangi ketidakpastian, meredam sentimen negatif, serta menepis keraguan baik dari investor maupun pelaku pasar,” ujarnya.
Menurut Adies, Indonesia harus bergerak cepat dalam menghadapi dampak kebijakan tarif yang disebut-sebut bisa menyebar ke 180 negara. Indonesia sendiri termasuk yang terdampak, dengan tarif dasar sebesar 10% yang berpotensi naik hingga 32%. Akibatnya, daya saing produk ekspor Indonesia seperti elektronik, tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut menjadi melemah di pasar AS.
“Adanya kebijakan tarif resiprokal ini menandai dimulainya kembali babak baru perang dagang dunia versi 2.0. Kami dari DPR RI mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam upaya mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin terjadi dalam waktu dekat,” jelasnya.
Adies juga menyampaikan sepuluh poin strategi yang diusulkan DPR RI untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal dari AS, yakni:
- Melakukan negosiasi segera dengan AS
- Memberikan fasilitas ekspor ke pasar alternatif
- Melindungi ekspor unggulan Indonesia
- Mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor ekspor
- Mencegah banjir produk asing ke Indonesia
- Memitigasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, pasar saham, suku bunga antarbank, dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN)
- Memperkuat narasi dan komunikasi pemerintah secara konsisten
- Memperkuat kerja sama ekonomi dengan ASEAN, BRICS, dan OECD
- Melanjutkan deregulasi dan reformasi struktural
- Menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar
Pemerintah Indonesia disebut telah mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk merespons kebijakan tarif tersebut, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Reporter : Khairil Aswat
Sumber : @DPR RI
Komentar