DEKLARASI | Medan — Pimpinan Wilayah GP Ansor Sumatera Utara menggelar Dialog Publik dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025, sekaligus membahas kebijakan Presiden terkait penetapan 10 tokoh baru sebagai Pahlawan Nasional. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur organisasi kepemudaan, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Sekretaris PW GP Ansor Sumut: Dialog Penting di Tengah Pro dan Kontra
Sekretaris PW GP Ansor Sumut, Edy Harahap, dalam sambutannya menegaskan bahwa dialog publik ini digelar untuk membuka ruang diskusi sehat di tengah beragam respons masyarakat terkait kebijakan tersebut.
“Di masyarakat ada yang pro dan kontra. Karena itu GP Ansor Sumut mengundang para narasumber agar kita bisa menggali kebijakan ini secara jernih dan komprehensif,” ujarnya.
Abdul Kholik M.Si: Pro-Kontra adalah Dinamika Sehat
Mewakili GP Ansor sebagai narasumber, Abdul Kholik M.Si. mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bijak merespons kebijakan pemerintah.
“Perbedaan pandangan itu hal biasa. Yang terpenting, kita memahami kebijakan ini secara objektif,” katanya.
Akademisi: GP Ansor Hadirkan Ruang Diskusi yang Kini Mulai Langka
Sementara itu, akademisi Dr. Rahman Tahir, M.I.P., mengapresiasi GP Ansor karena masih konsisten membuka ruang diskusi publik di tengah minimnya forum serupa di kalangan pemuda.
“Saya bangga menjadi narasumber. Diskusi seperti ini sangat penting, dan GP Ansor adalah salah satu organisasi pemuda yang peka terhadap isu-isu kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Rahman juga menyoroti salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni Jenderal Soeharto, yang dinilai sebagian masyarakat berkontribusi besar pada pembangunan nasional, termasuk swasembada beras yang diakui dunia pada era 1980-an.
Tokoh Masyarakat: Penetapan Pahlawan Tidak Hanya Berdasar Perjuangan Melawan Penjajah
Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dr. Solahuddin Harahap, MA, menekankan pentingnya meneladani seluruh pahlawan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
“Penetapan pahlawan bukan hanya pada perjuangan melawan penjajah, tetapi juga kontribusi mempertahankan keutuhan negara pasca kemerdekaan,” jelasnya.
Tokoh Pemuda Milenial: Jangan sampai Kebijakan Bernuansa Politik
Suara berbeda datang dari tokoh pemuda milenial, Harma Saragih, M.Si., yang menilai penetapan pahlawan nasional harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
“Saya melihat keputusan ini bisa saja dilandasi kedekatan masa lalu. Beberapa tokoh, seperti Soeharto, masih memiliki catatan historis terkait pelanggaran HAM. Jangan sampai keputusan ini bernuansa politik,” tegasnya.
Komentar