DEKLARASI ]Sumatera Barat Sabtu 28 Maret 2026, Pasaman Barat -Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati H. Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumbar, menuai sorotan tajam dari masyarakat.
“Waktu satu tahun yang seharusnya menjadi momentum pembuktian atas berbagai janji kampanye, justru dinilai belum menunjukkan hasil nyata. Visi, misi, serta program unggulan yang sebelumnya digaungkan kini dianggap minim realisasi dan nyaris tak terdengar gaungnya di tengah masyarakat.
“Baru-baru ini, pemerintah daerah melalui rilis resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempublikasikan capaian satu tahun pemerintahan. Namun, laporan tersebut dinilai hanya tersusun rapi secara administratif tanpa dirasakan langsung oleh masyarakat Pasaman Barat.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi secara merata, terutama bagi warga yang tinggal di daerah terpencil. Salah satu contohnya adalah kondisi di Kejorongan Rura Patontang.
“Saat dilakukan kunjungan Koordinator Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) Ridho Kurnia, terlihat akses jalan di wilayah tersebut sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak. Fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan pun masih terbatas. Bahkan, pernah terjadi warga harus ditandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
“Kondisi ini semakin parah saat musim hujan, yang kerap melumpuhkan aktivitas masyarakat. Tragisnya, keterlambatan penanganan medis akibat sulitnya akses sempat menyebabkan korban jiwa.Hingga kini, masyarakat setempat menilai belum ada perhatian khusus maupun langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Di sisi lain, berbagai program unggulan yang pernah dijanjikan juga dipertanyakan realisasinya. Program seperti berobat gratis (UHC Plus), satu dokter satu nagari, serta satu jorong satu bidan dinilai masih jauh dari implementasi yang jelas.Kondisi ini memunculkan keraguan publik terhadap arah kebijakan pemerintah ke depan.
:Jika dalam tahun pertama saja dinilai belum menunjukkan kejelasan, kepercayaan masyarakat dikhawatirkan akan semakin menurun.Sejumlah pihak menilai situasi ini mencerminkan kelalaian terhadap amanah yang telah diberikan oleh rakyat, sekaligus menjadi indikasi tidak optimalnya roda pemerintahan berjalan.
“Kordinator AMPB Ridho Kurnia menekankan dengan tegas,masyarakat tidak membutuhkan pencitraan, laporan administratif, maupun kegiatan seremonial. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata dari setiap janji yang telah diucapkan.
(Mr Nst)
Komentar