DEKLARASI ]Pasaman Barat,Sumatera Barat Sabtu 28 Maret 2026- Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat secara konsisten meminta masyarakat untuk “memahami keterbatasan anggaran” sebagai alasan belum maksimalnya pembangunan dan pelayanan publik.
“Narasi ini terus diulang, seolah menjadi pembenaran atas berbagai ketertinggalan. Namun hari ini, publik dipaksa menyaksikan sebuah kontradiksi telanjang: pembelian mobil dinas Wakil Bupati dengan nilai sekitar Rp700 juta.
“Sebagai mahasiswa, saya melihat ini bukan sekadar kebijakan yang keliru, tetapi bentuk nyata pelecehan terhadap logika publik.Dalam kajian keuangan daerah, kondisi fiskal terbatas seharusnya melahirkan disiplin anggaran yang ketat, di mana setiap rupiah diarahkan pada kebutuhan prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
” Ini adalah prinsip dasar public budgeting keberpihakan, efisiensi, dan urgensi. Maka pertanyaannya sederhana namun fundamental di tengah jalan rusak, layanan kesehatan yang belum optimal, dan kebutuhan masyarakat yang mendesak, sejak kapan mobil dinas menjadi prioritas?Jika pemerintah berdalih bahwa pengadaan ini “sesuai aturan”, maka perlu ditegaskan tidak semua yang legal itu bermoral dan berpihak pada rakyat.
“Regulasi memberi ruang, tetapi etika publik menentukan arah. Di sinilah letak kegagalan pemerintah daerah—bukan pada aspek administratif, tetapi pada hilangnya sensitivitas sosial dan nalar prioritas.Apa yang terjadi hari ini mencerminkan misplaced priority kesalahan fatal dalam menentukan arah belanja.
“Ketika anggaran disebut terbatas, maka konsekuensinya jelas: belanja yang tidak urgen harus ditunda. Ini bukan opsi, ini kewajiban dalam tata kelola yang rasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya yang dikorbankan adalah kebutuhan rakyat, sementara yang dipenuhi adalah kenyamanan pejabat.
:Gerakan Aktivis Muda Pasaman Barat (Gam Pasbar) Rohit Danuarta menilai kebijakan ini sebagai bentuk inkonsistensi yang tidak bisa lagi ditoleransi.“Masyarakat diminta memahami keterbatasan, tetapi pemerintah sendiri tidak menunjukkan sikap memahami itu.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk kegagalan dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan birokrasi.”Lebih jauh, kebijakan ini merusak fondasi kepercayaan publik. Dalam teori public trust, legitimasi pemerintah lahir dari konsistensi antara ucapan dan tindakan.
” Ketika pemerintah terus berbicara soal efisiensi, namun justru melakukan belanja yang tidak mendesak, maka yang terjadi adalah erosi kepercayaan pelan tapi pasti.Publik tidak butuh retorika.
:Publik butuh bukti keberpihakan.Jika hari ini mobil dinas seharga Rp700 juta dianggap wajar di tengah keterbatasan anggaran, maka kita patut bertanya: apakah pemerintah masih bekerja dengan akal sehat kebijakan, atau sudah terjebak dalam logika kekuasaan yang kehilangan empati?Ini bukan lagi soal angka. Ini soal keberanian untuk jujur: bahwa yang bermasalah bukan anggarannya, tetapi cara berpikir dalam mengelolanya.
“Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, maka narasi “anggaran terbatas” tidak lebih dari sekadar alat untuk membungkam kritik sementara praktiknya justru menunjukkan pemborosan yang dilegalkan.
(Mr Nst)
Komentar