Isu Plasma dan Tata Kelola Pemerintahan Mengemuka dalam Paripurna DPRD Batu Bara

DEKLARASI | Batu Bara – Isu pembentukan panitia khusus (pansus) terkait perkebunan plasma menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Nota LKPJ Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa, (31/3/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Rodial, dan dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Renold Asmara.

Sejumlah fraksi DPRD secara tegas mendorong pembentukan pansus untuk memastikan pelaksanaan kewajiban plasma oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Batu Bara.

Fraksi Partai Gerindra menilai pembentukan pansus plasma penting guna memastikan program kemitraan perkebunan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal senada disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang meminta kepastian penerapan plasma di sektor perkebunan melalui pembentukan pansus DPRD.

Sementara itu, Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) mengungkapkan bahwa isu plasma telah melalui serangkaian rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, serta perusahaan perkebunan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, direkomendasikan pembentukan pansus terkait plasma dan Hak Guna Usaha (HGU).

Selain isu plasma, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti sejumlah persoalan lain, seperti masih banyaknya jabatan kepala OPD dan kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas (Plt), penghapusan honor tenaga operator, serta kondisi gedung DPRD yang dinilai perlu segera diperbaiki.

PKS juga menyoroti konflik lahan perkebunan dan mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam penyelesaiannya guna menjamin keadilan bagi masyarakat.

Di sisi lain, Fraksi KDRI menekankan pentingnya kesiapan OPD dalam menyediakan dokumen pendukung pembahasan LKPJ serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Batu Bara mendorong adanya perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran.