DEKLARASI | Batu Bara – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara mulai pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rodial.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten I Setdakab Batu Bara Renold Asmara yang mewakili Bupati, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, seluruh anggota DPRD, serta OPD dan unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan umum terhadap Nota LKPJ, termasuk Fraksi Gerindra yang menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan dan pengawasan anggaran serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan di Kabupaten Batu Bara. Ke depan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk melalui evaluasi terhadap layanan serta optimalisasi faktor yang mempengaruhi indeks kepuasan masyarakat.
Terkait peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya tenaga kesehatan, pemerintah daerah menyatakan akan melakukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, pemerintah menyatakan sepakat bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh, baik pada tataran kebijakan maupun teknis operasional. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan profesionalitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelayanan yang lebih cepat dan transparan.
Sementara itu, terkait pandangan Fraksi Karya Pembangunan Nasional, pemerintah mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang hampir mencapai 100 persen, serta komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 93,08 persen. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di masa mendatang.
Menanggapi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerintah menjelaskan bahwa pemanfaatannya dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran, tingkat kerusakan, kejadian bencana, serta sumber pendanaan yang tersedia, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, terhadap pandangan Fraksi KDRI, pemerintah menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025 berasal dari sisa kegiatan dan anggaran yang belum direalisasikan. Pemerintah juga siap untuk melakukan pembahasan lebih lanjut guna memperoleh rekomendasi perbaikan ke depan.
Menanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah menyampaikan bahwa pengisian jabatan kepala OPD telah melalui proses uji kompetensi dan lelang jabatan, serta saat ini menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sementara itu, terkait kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas, hal tersebut disebabkan oleh proses evaluasi jabatan serta adanya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun.
Pemerintah juga menjelaskan bahwa pemberian honor tambahan bagi tenaga operator SIPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Selain itu, rendahnya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan oleh banyaknya objek pajak yang belum memiliki izin. Ke depan, pemerintah akan mendorong para pelaku usaha untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Terkait kondisi gedung DPRD Kabupaten Batu Bara yang memerlukan perbaikan, pemerintah menyatakan hal tersebut akan menjadi perhatian bersama dalam pembahasan anggaran mendatang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga mengapresiasi Fraksi PDI Perjuangan atas dukungan dan masukan terkait optimalisasi program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah berkomitmen untuk mengarahkan anggaran pada program yang lebih produktif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan.
Menutup penyampaian, pemerintah menyatakan sepakat dengan pentingnya penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja OPD melalui audit berkala, sistem pelaporan yang transparan, serta pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara optimal.
Komentar