DEKLARASI | Batu Bara – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota LKPJ Bupati Batu Bara Tahun 2024 dan Nota Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID), Senin (14/4/2025) di ruang rapat paripurna DPRD Batu Bara.
Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, SH, Wakil Ketua Rodial, perwakilan Bupati yakni Asisten III Rusian Heri, S.Sos, dan unsur Forkopimda serta OPD se-Kabupaten Batu Bara.
Masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan strategis, evaluasi, serta rekomendasi terkait pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pendapatan daerah tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp1 triliun atau 98,11%. Mereka menekankan perlunya peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi serta optimalisasi sektor pertanian dan pariwisata.
Fraksi PKS menilai realisasi PAD belum maksimal. Mereka mendorong agar program beasiswa sarjana dilanjutkan, program UHC dihidupkan kembali, dan pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan secara adil. Mereka juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengurangan kegiatan seremonial.
Fraksi Gerindra menyoroti efisiensi dan efektivitas anggaran, serta mempertanyakan SILPA tahun 2024 yang mencapai Rp31 miliar. Mereka mendesak agar OPD bekerja lebih optimal dan mendukung Ranperda PIKID dengan prinsip transparansi dan keadilan bagi investor.
Fraksi PAN mempertanyakan rendahnya realisasi PAD dan penyebab terjadinya SILPA yang cukup besar. Mereka juga mengkritik pembayaran tagihan pihak ketiga tahun 2023 yang dibayar di tahun 2025. PAN mendorong perbaikan tata kelola dan mendukung penuh Ranperda PIKID.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) mengusulkan pembentukan pansus peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak penerangan jalan, PBB, dan sewa alat berat. Mereka menyambut baik Ranperda PIKID dan menekankan pentingnya promosi wisata budaya Melayu.
Fraksi KDRI mendukung LKPJ Bupati dan Ranperda PIKID, serta menyarankan adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Mereka menekankan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dalam investasi dan mendorong pembentukan pansus pembahasan Ranperda dan LKPJ.
Rapat tersebut mencerminkan semangat kontrol dan evaluasi DPRD terhadap jalannya pemerintahan serta komitmen bersama mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Batu Bara.
Komentar