DEKLARASI ] Pasaman Barat- Selasa 27 Januari 2026 Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) menyorti Keras lemahnya fungsi pengawasan DPRD Pasaman Barat yang dinilai gagal sejak tahap Perencanaan, Pembahasan, Hingga Pelaksanaan Anggaran, sehingga berujung pada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Miliaran rupiah.
“Dalam pernyataan sikapnya, AMPB menegaskan bahwa Silpa dalam jumlah besar bukanlah keberhasilan pengelolaan keuangan daerah , melainkan indikator kuat gagalnya DPRD menjalankan konstitusionalnya sebagai pengawas eksekutif.
“DPRD terlibat penuh semenjak tahapan perencanaan hingga pengesahan APBD. Jika pada akhirnya anggaran tidak terserap dan menimbulkan Silpa Miliaran, maka itu bukti nyata lemahnya fungsi pengawasan DPRD (tegas Koordinator AMPB).
“AMPB menilai , sejak tahapan perencanaan, DPRD gagal memastikan program yang disusun benar -benar realistis, berbasis kebutuhan masyarakat .DPRD Pasaman Barat harus mengawal setiap rupiah uang rakyat agar Berdampak lansung pada kesejahteraan masyarakat.
“Namun faktanya, Anggaran justru mengendap, sementara persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat jauh dari kata tuntas.(Lanjutkan AMPB)Kondisi ini mencerminkan krisis keberanian politik DPRD Pasaman Barat.
“alih-alih bersikap kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, DPRD justru terlihat permisif dan kehilangan daya tekan. Akibatnya, anggaran tidak terserap maksimal dan masyarakat kembali menjadi pihak yang dirugikan.
“AMPB juga menilai bahwa lemahnya pengawasan DPRD Pasaman Barat berpotensi menormalisasikan praktik perencanaan asal-asalan dan pelaksanaan program yang tidak seryus dari tahun ke tahun.Lebih lanjut AMPB menyampaikan DPRD Pasaman Barat telah gagal menjalankan mandat rakyat. Jika fungsi pengawasan terus dilemahkan, maka Silpa Miliaran akan terus berulang dan pembangunan daerah hanya menjadi jargon politik .(tegas AMPB).
(Mr Nst)
Komentar