DEKLARASI | Batu Bara –Sekretaris Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Batu Bara, Muhammad Affan Muhaimin, menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) di Jakarta sebagai bentuk kritik yang berlebihan dan tidak berdasar terhadap Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian.
Dalam keterangannya, Jumat (2/8/2025), Affan mengatakan bahwa PMII menghormati hak demokrasi setiap warga negara, termasuk hak untuk berdemonstrasi. Namun, ia menilai tudingan korupsi yang dialamatkan kepada Bupati Baharuddin merupakan bentuk penggiringan opini publik yang tidak berdasarkan pemahaman hukum dan data yang valid.
“Ketika tuduhan korupsi dilemparkan tanpa dasar kuat dan hanya berlandaskan tafsir sepihak atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, itu bukan kritik—itu pembunuhan karakter,” tegasnya.
Affan menjelaskan, hasil audit BPK yang dijadikan dasar oleh kelompok GERBRAK tidak menunjukkan adanya kerugian negara. Temuan tersebut bersifat administratif, berupa kelebihan bayar, dan telah dikembalikan oleh pihak terkait.
“Kita harus membedakan kekeliruan administratif dengan tindak pidana. Temuan BPK bukan dakwaan hukum. BPK bekerja secara korektif, bukan represif,” ujarnya.
Menurut Affan, jika memang terdapat indikasi tindak pidana, seharusnya diserahkan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan. Ia menolak pendekatan yang hanya bermodal salinan LHP BPK untuk membenarkan tuduhan korupsi.
“Kalau memang ada niat untuk menegakkan hukum, silakan tempuh jalur hukum yang sah. Bukan hanya berteriak di jalan dengan membawa dokumen tanpa proses hukum,” tambahnya.
Sebagai Sekretaris PMII Batu Bara, Affan juga mengingatkan pentingnya etika intelektual dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, gerakan mahasiswa dan sosial seharusnya berbasis pada ilmu, data, dan nalar kritis, bukan fitnah yang meracuni demokrasi.
“Gerakan abad ke-21 harus cerdas. Aspirasi tanpa dasar bisa berubah menjadi fitnah. Dan fitnah adalah racun bagi demokrasi,” tegasnya.
Affan bahkan menyinggung potensi adanya kepentingan politik di balik aksi GERBRAK. Ia menduga ada oknum tertentu yang sengaja menunggangi demonstrasi demi tujuan politik praktis.
“Jika benar ada agenda politik di balik aksi ini, itu mencoreng nilai-nilai perjuangan. Aksi sosial jangan dijadikan panggung framing murahan,” katanya.
Lebih jauh, Affan menilai bahwa Bupati Baharuddin Siagian selama ini dikenal sebagai sosok yang taat hukum dan fokus membangun daerah.
“Kalau tidak ada satu pun proses hukum yang membuktikan kesalahannya, mengapa harus digiring ke opini korupsi?” ujarnya retoris.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif demi mendukung agenda pembangunan Kabupaten Batu Bara.
“Kritik boleh keras, tapi harus cerdas. Jangan jadikan asumsi sebagai alat untuk menjatuhkan orang yang sedang bekerja untuk rakyat,” tutupnya.
Komentar