DEKLARASI | Medan –Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Sumatera Utara menyatakan sikap tegas terhadap dugaan carut-marut pengelolaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara.
Sikap tersebut diambil setelah PW IPNU Sumut menerima sejumlah aduan dan melakukan penelusuran awal terkait dugaan penyimpangan penyaluran KIP Kuliah yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi sarat praktik koruptif.
Ketua PW IPNU Sumut, Sarwani Siagian, menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan hak mahasiswa kurang mampu yang harus dijaga dari kepentingan segelintir oknum.
“Pendidikan adalah tangga bagi anak bangsa untuk naik kelas. Ketika dana KIP Kuliah yang seharusnya menjadi harapan mahasiswa tidak mampu justru diselewengkan, itu bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi kejahatan kemanusiaan. Kami tidak akan tinggal diam melihat hak pelajar dan mahasiswa dirampas oleh praktik mafia pendidikan,” tegas Sarwani dalam pernyataannya.
Desak Aparat Usut Tuntas
PW IPNU Sumut secara terbuka mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Polda Sumut, untuk segera mengusut dugaan korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I Sumut.
IPNU menilai perlu adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pimpinan dan jajaran terkait, khususnya dalam proses penentuan kuota, verifikasi penerima, hingga penyaluran dana KIP Kuliah yang diduga tidak tepat sasaran.
Tuntutan Transparansi dan Bersih-bersih Internal
Selain penegakan hukum, PW IPNU Sumut juga menuntut transparansi penuh dari LLDikti Wilayah I Sumut dengan membuka data penerima KIP Kuliah kepada publik.
“Jangan ada lagi mahasiswa fiktif, mahasiswa titipan, atau penerima yang tidak memenuhi syarat. Transparansi adalah harga mati,” tegas Sarwani.
IPNU Sumut juga mendesak dilakukannya pembersihan internal LLDikti dari praktik nepotisme, konflik kepentingan, serta dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam yayasan pendidikan swasta yang disinyalir menerima aliran dana bantuan pendidikan.
Seruan Konsolidasi dan Aksi
Sebagai bentuk keseriusan, PW IPNU Sumut menginstruksikan seluruh kader di tingkat cabang hingga komisariat untuk tetap solid dalam satu komando perjuangan.
Sarwani menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari LLDikti Wilayah I Sumut untuk melakukan pembenahan dan klarifikasi secara terbuka, IPNU Sumut siap turun ke jalan dengan aksi massa besar.
“Jangan biarkan bangku kuliah hanya menjadi milik mereka yang punya ‘orang dalam’. Pendidikan harus adil dan berpihak kepada yang lemah. IPNU Sumut akan terus berdiri di garda terdepan memperjuangkan keadilan pendidikan,” pungkasnya.
Komentar