DEKLARASI | Batu Bara – Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di halaman Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (5/1/2026).
Apel perdana di awal tahun 2026 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat disiplin, integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Syafrizal mengapresiasi kehadiran seluruh peserta apel. Ia menegaskan bahwa apel gabungan bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan cerminan kedisiplinan aparatur pemerintah sekaligus sarana mempererat silaturahmi antarpegawai.
“Disiplin adalah kunci keberhasilan dalam setiap pekerjaan. Jadikan kedisiplinan sebagai nilai utama yang harus kita pegang teguh dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tegas Syafrizal.
Selain disiplin, ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan kekompakan. Menurutnya, seluruh ASN dan PPPK merupakan satu kesatuan tim yang harus saling mendukung demi mencapai tujuan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyoroti integritas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia meminta seluruh aparatur menjaga integritas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.
Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, ASN dan PPPK diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima, profesional, dan bertanggung jawab kepada masyarakat Kabupaten Batu Bara.
“Saya yakin, dengan disiplin, kerja sama, integritas, serta pelayanan publik yang baik, kita mampu membangun Kabupaten Batu Bara yang bahagia,” ujarnya.
Mengawali tahun anggaran 2026, Syafrizal meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempersiapkan laporan keuangan. Hal ini seiring dengan rencana pemeriksaan pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa mulai Selasa (6/1/2026), Inspektorat Daerah akan melaksanakan opname kas dan opname persediaan barang di seluruh OPD untuk memastikan kondisi kas dan persediaan barang. Selain itu, OPD pemberi hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2025 diminta memastikan pertanggungjawaban dari para penerima hibah dan bansos paling lambat 10 Januari 2026.Menutup arahannya, Wakil Bupati Batu Bara menegaskan bahwa mulai tahun 2026, seluruh pembayaran belanja daerah yang bersumber dari APBD wajib dilaksanakan secara non-tunai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Komentar