DEKLARASI ] Sumatera Barat Jum,at 27 Maret 2026 – Pasaman Barat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali menjadi sorotan setelah adanya pengadaan mobil dinas untuk Wakil Bupati dengan nilai sekitar Rp700 juta. Kebijakan ini menuai beragam tanggapan di tengah narasi keterbatasan anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Sejumlah pihak menilai pengadaan tersebut tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang disebut masih terbatas. Kritik datang dari kalangan mahasiswa dan aktivis yang mempertanyakan prioritas belanja pemerintah.
Salah satu aktivis dari Gerakan Aktivis Muda Pasaman Barat (Gam Pasbar), Rohit Danuarta, menyebut kebijakan ini mencerminkan inkonsistensi pemerintah daerah.
“Masyarakat diminta memahami keterbatasan anggaran, tetapi di sisi lain pemerintah justru melakukan pengadaan yang tidak mendesak. Ini menimbulkan pertanyaan soal prioritas,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa dalam kondisi anggaran terbatas, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan publik jika tidak disertai penjelasan yang transparan.
“sisi lain, pemerintah daerah memiliki dasar dalam melakukan pengadaan tersebut. Secara umum, belanja kendaraan dinas diperbolehkan sepanjang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melalui proses perencanaan serta penganggaran yang sah dalam APBD.
“Pengadaan kendaraan dinas juga kerap dipandang sebagai bagian dari penunjang operasional pejabat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Sejumlah pihak menilai bahwa selama pengadaan tersebut telah sesuai prosedur dan regulasi, maka kebijakan itu merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
“Meski demikian, transparansi dan komunikasi publik dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama ketika kebijakan yang diambil berkaitan dengan penggunaan anggaran di tengah berbagai kebutuhan pembangunan.
“Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci alasan prioritas pengadaan mobil dinas tersebut dibandingkan kebutuhan lainnya.
Perdebatan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat dalam setiap kebijakan anggaran pemerintah daerah.
( Mr Nst)
Komentar