DEKLARASI | Batu Bara –Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Senin (22/9/2025).
Kegiatan ini bertujuan mendapatkan informasi langsung mengenai situasi terkini sektor pertambangan mineral dan batubara, serta peran strategis industri aluminium bagi pembangunan daerah dan nasional.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE, M.Si, didampingi Wakil Ketua Angelius Wake Kako dan sejumlah anggota. Mereka diterima langsung oleh jajaran Direksi PT Inalum bersama Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, di Ruang Rapat Direktur Gedung Kantor Baru PT Inalum.
Dalam sambutannya, Badikenita menegaskan bahwa kunjungan ini tidak hanya berfungsi sebagai agenda rutin, tetapi juga sebagai sarana evaluasi implementasi regulasi di daerah.
“Kami ingin mendengar langsung kondisi lapangan, tantangan pengelolaan sumber daya alam, serta masukan konkret dari pemerintah daerah dan perusahaan terkait pelaksanaan undang-undang,” ujarnya.
Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, menyampaikan apresiasi atas kunjungan ini dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPD RI, dan PT Inalum. Ia menyoroti beberapa isu strategis, termasuk pelimpahan kewenangan perizinan pertambangan MBLB ke kabupaten/kota, percepatan pengerukan sedimentasi pesisir, serta optimalisasi keterlibatan tenaga kerja lokal dalam industri strategis.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke fasilitas produksi PT Inalum dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Rombongan melihat proses peleburan aluminium serta infrastruktur logistik yang menjadi simpul penting ekspor-impor di wilayah barat Indonesia.
Menurut Direktur Operasi PT Inalum, Ivan Ermisyam, perusahaan berkomitmen memperkuat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, maupun program tanggung jawab sosial (CSR).
Kunjungan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi DPD RI dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih berpihak pada daerah penghasil sumber daya alam, khususnya Batu Bara.
Komentar