DEKLARASI | Sumatera Barat, Minggu 24 Mei 2026 Pasaman Barat — Ketua PK PMII IAI Yaptip Chdijah Ismail Ujung Gading menyoroti Krisis infrastruktur jalan di Rura Patontang, Kabupaten Pasaman Barat, kembali memantik gelombang kritik dari kalangan aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
“Mereka menilai pemerintah daerah bersama para wakil rakyat di DPRD Pasaman Barat gagal menunjukkan keberpihakan nyata terhadap penderitaan masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan akses jalan.
“Seorang kader PMII menegaskan bahwa persoalan jalan rusak tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah teknis pembangunan biasa. Baginya, kondisi tersebut telah berubah menjadi simbol ketidakadilan sosial yang terus diwariskan kepada masyarakat kecil.
“Ketika jalan rusak dibiarkan tanpa kepastian, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan adalah kegagalan negara menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Jalan yang hancur bukan hanya menghambat kendaraan, tetapi juga memutus harapan masyarakat terhadap keadilan pembangunan,” ungkapnya.
“Ia menjelaskan bahwa masyarakat Rura Patontang selama ini hidup di bawah tekanan persoalan infrastruktur yang tidak kunjung terselesaikan. Mobilitas warga terganggu, distribusi hasil pertanian tersendat, akses pendidikan menjadi sulit, hingga pelayanan kesehatan sering terlambat akibat buruknya kondisi jalan.
“Rakyat dipaksa bertahan dalam keadaan yang tidak manusiawi. Sementara di ruang-ruang kekuasaan, pembangunan hanya sibuk menjadi bahan pidato dan janji politik,
” katanya.Aktivis tersebut juga menyinggung tragedi yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika seorang ibu hamil harus dibawa menuju fasilitas kesehatan dalam situasi darurat.
Namun keterlambatan penanganan yang diduga dipicu sulitnya akses jalan menyebabkan bayi yang dikandung tidak berhasil diselamatkan.
“Peristiwa itu seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dan para pemegang kebijakan. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban akibat lambannya keseriusan negara memperbaiki kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
“Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD, khususnya wakil rakyat dari Dapil IV, harus berhenti menjadikan penderitaan masyarakat sebagai isu musiman yang hanya ramai dibicarakan menjelang momentum politik.“Jabatan bukan tempat mencari kehormatan pribadi. Jabatan adalah amanah perjuangan. Jika rakyat masih menjerit soal jalan rusak, maka ada yang gagal dijalankan oleh para pemegang kekuasaan,
” ujarnya dengan nada kritis.Ia juga mendesak agar dana pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD benar-benar diarahkan pada kepentingan rakyat banyak, bukan sekadar proyek seremonial yang minim dampak terhadap kebutuhan masyarakat.“Kalau seluruh anggota DPRD dari Dapil IV benar-benar memiliki nurani perjuangan yang sama, persoalan akses jalan di Rura Patontang semestinya tidak terus berlarut-larut hingga hari ini,
” lanjutnya.Di akhir pernyataannya, ia meminta pemerintah daerah segera turun langsung menemui masyarakat, membuka ruang dialog yang jujur, dan menetapkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama demi keselamatan serta kesejahteraan warga.
“Kami tidak sedang meminta belas kasihan. Kami hanya menuntut hak rakyat yang selama ini diabaikan. Jalan yang layak adalah bentuk nyata hadirnya negara di tengah masyarakat kecil,” tutupnya.Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
(Mr Nst)
Komentar