DEKLARASI ] SUMBAR Jum,at 16 Oktober 2026 PASAMAN BARAT — Raja Aksi Mahasiswa Sumatera Barat (RAMS) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., beserta jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dalam menangani dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur Kelas V SDN di Paraman Ampalu, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
“Dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian aktivis mahasiswa terhadap penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan anak, sekaligus dorongan agar proses penyidikan berjalan profesional, transparan sesuai ketentuan, dan tidak berhenti sebelum seluruh fakta hukum terungkap.
Bagi Pimpinan RAMS M.Hidayat Nst S.Pd, dugaan kekerasan seksual terhadap anak bukan persoalan sepele yang boleh tenggelam dalam arus pemberitaan. Perkara ini menyangkut keselamatan anak, tanggung jawab sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Kami mendukung Bapak Polres Pasaman Barat untuk mengusut perkara ini secara profesional dan tuntas. Namun, dukungan kami bukan cek kosong. Penanganannya harus berdasarkan bukti, prosedur hukum, dan perlindungan maksimal terhadap korban. Jangan sampai hak anak terabaikan atau proses hukum berjalan tanpa pengawasan publik yang konstruktif,”
“Berdasarkan keterangan kepolisian yang disampaikan dalam pemberitaan mengenai perkara tersebut, laporan masyarakat diterima pada Selasa (13O ktober 2026). Petugas kemudian mendatangi lokasi dan membawa seorang anak berinisial PP, berusia 17 tahun, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Kepolisian menyebutkan bahwa penyidik sedang mendalami keterangan pelapor, korban, dan saksi, serta melakukan pemeriksaan medis dan mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
“Informasi mengenai dugaan perbuatan yang disebut terjadi berulang kali masih harus diuji melalui praduga Sikap kritis mahasiswa, menurut prinsip yang diusung RAMS, tidak berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah.
“Sebaliknya, kontrol publik harus mendorong aparat bekerja berdasarkan fakta, bukan tekanan massa, opini liar, ataupun kepentingan tertentu.oses hukum. Karena itu, Pimpinan M.Hidayat Nst S.Pd RAMS mengingatkan masyarakat agar tidak menarik kesimpulan sebelum penyidikan dan proses peradilan memberikan kepastian hukum.
“Karena itu, RAMS mendorong Polres Pasaman Barat untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial sesuai kebutuhan, pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi anak, serta identitas korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum tetap dirahasiakan.
“Mengingat pihak yang diduga terlibat berusia 17 tahun, penanganan perkara juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban yang harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pimpinan RAMS,M.Hidayat Nst S.Pd juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, menyebarkan foto atau identitas anak, maupun memberikan tekanan yang berpotensi mengganggu proses penyidikan.
“Dengan Demikianberharap penanganan perkara dugaan pencabulan di Rabi Jonggor menjadi momentum memperkuat kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak dan membangun kepercayaan publik melalui proses hukum yang profesional, berintegritas, serta menghormati hak semua pihak.
( M.Hidayat Nst Mahasiswa Pascasarjana UNP)
Komentar