DEKLARASI ] Sumatera Barat, Pasaman Barat Selasa 19 Mei 2026,Tragedi meninggalnya seorang bayi di Rura Patontang, Kabupaten Pasaman Barat, kembali membuka realitas ketimpangan pembangunan di wilayah terpencil. Peristiwa ini tidak dapat dipandang sekadar musibah, melainkan indikator serius lemahnya akses infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada keselamatan warga.
“Di tengah kondisi jalan yang rusak berat dan sulit dilalui, seorang ibu hamil terpaksa dipandu dan ditandu melewati medan ekstrem demi mendapatkan layanan kesehatan. Namun keterlambatan mendapatkan pelayanan kesehatan (persalinan) berujung duka, ketika bayi yang dikandung dilaporkan meninggal dunia.
“Peristiwa ini memicu sorotan tajam dari dari Koordinator Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) Ridho Kurnia. Ia menegaskan bahwa persoalan akses jalan menuju Rura Patontang bukanlah isu baru, melainkan lama tanpa penyelesaian konkret dari Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
“Persoalan akses jalan Rura Patontang ini bukan lagi sekadar keterlambatan pembangunan, tetapi sudah menyentuh aspek keselamatan dan hak dasar warga. Sangat ironis ketika pembangunan daerah terus digaungkan, namun di lapangan masih ada masyarakat yang harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan daerah belum sepenuhnya berbasis pada prinsip keadilan dan pemerataan layanan publik. Infrastruktur jalan semestinya menjadi instrumen utama dalam menjamin akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta mobilitas sosial ekonomi masyarakat.
“Ia menilai tragedi ini harus menjadi titik balik bagi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk tidak lagi bersikap pasif, melainkan segera mengambil langkah kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
“Ketika akses dasar masyarakat terputus akibat buruknya infrastruktur, maka itu bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi kegagalan kebijakan. Pemerintah daerah dan DPRD tidak boleh abai terhadap kondisi ini.
“AMPB mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk segera duduk bersama merumuskan solusi konkret dan terukur terkait perbaikan akses jalan menuju Rura Patontang. Menurutnya, persoalan ini tidak dapat lagi ditunda atau diselesaikan dengan pendekatan seremonial dan janji politik semata.
“Dibutuhkan keberanian politik dan keseriusan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat tidak membutuhkan narasi, tetapi membutuhkan realisasi nyata yang berdampak langsung,” tambahnya.
“Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi refleksi serius bagi seluruh pemangku kebijakan di Pasaman Barat, bahwa ketimpangan pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut hak hidup dan keselamatan masyarakat.
(Mr Nst)
Komentar