Sumbar
Beranda | Krisis di RSUD Pasaman Barat, 24 Dokter Spesialis Mogok,Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) Desak Pemda Bertangung jawab

Krisis di RSUD Pasaman Barat, 24 Dokter Spesialis Mogok,Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) Desak Pemda Bertangung jawab

blank

DEKLARASI ] SUMBAR, Pasaman Barat,Rabu 03 Juni 2026 Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) menyoroti serius terjadinya krisis pelayanan kesehatan di RSUD Pasaman Barat menyusul aksi mogok kerja yang dilakukan oleh 24 dokter spesialis.

” Kondisi ini dinilai telah mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat dan menjadi bukti lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor kesehatan.Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi mogok kerja tersebut dipicu oleh belum dipenuhinya hak para dokter spesialis berupa insentif yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

” Kekecewaan akibat tidak adanya kepastian terhadap pemenuhan hak tersebut akhirnya mendorong para dokter spesialis untuk menghentikan pelayanan sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang mereka alami.

“Koordinator Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB),Ridho Kurnia mengatakan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai konflik biasa antara tenaga medis dan pemerintah daerah. Menurutnya, ketika hak tenaga kesehatan tidak dipenuhi hingga menyebabkan terganggunya pelayanan publik, maka terdapat kegagalan dalam tata kelola sektor kesehatan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kami menilai bahwa persoalan ini tidak akan terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Hak dokter spesialis adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika kewajiban itu diabaikan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dokter, tetapi juga oleh masyarakat luas.

IPPDI dan RAMS Somasi I Kepada PT PLN UID Sumatera Barat Terkait Blackout Massal

“AMPB menegaskan bahwa pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah masyarakat. Sejak terjadinya mogok kerja, banyak warga yang datang ke RSUD Pasaman Barat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus pulang tanpa memperoleh pelayanan yang mereka butuhkan.Pasien yang telah menempuh perjalanan dari berbagai kecamatan, mengeluarkan biaya transportasi, bahkan meninggalkan aktivitas pekerjaan dan keluarga demi mendapatkan pengobatan, justru dihadapkan pada kenyataan bahwa pelayanan dokter spesialis tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

“Masyarakat datang ke rumah sakit dengan harapan mendapatkan kesembuhan dan pelayanan yang layak. Namun yang mereka dapatkan justru kekecewaan. Mereka harus pulang tanpa kepastian karena pelayanan yang dibutuhkan tidak tersedia akibat mogok kerja yang terjadi.

“Menurut AMPB, kondisi ini merupakan bentuk kerugian nyata yang dirasakan masyarakat akibat tidak terselesaikannya persoalan antara pemerintah daerah dan tenaga medis. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas terganggunya pelayanan di RSUD Pasaman Barat.

“Ridho Kurnia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas. Keterlambatan penyelesaian hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Hari ini masyarakat menjadi korban. Dokter tidak mendapatkan haknya, sementara masyarakat tidak mendapatkan pelayanannya. Situasi ini menunjukkan adanya kegagalan pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua PK PMII IAI Yaptip Negara Tidak Adil terhadap Jorong Rura Patontang

“AMPB mendesak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya untuk segera memenuhi hak-hak dokter spesialis serta membuka ruang dialog yang konstruktif demi mengakhiri krisis pelayanan kesehatan yang sedang terjadi.

“Selain itu, AMPB meminta pemerintah daerah untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan persoalan tersebut agar kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan daerah dapat kembali pulih.

“Krisis di RSUD Pasaman Barat harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan masyarakat terus menjadi korban akibat tidak terpenuhinya hak tenaga medis. Kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah, dan tanggung jawab itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.Ridho KurniaKoordinator Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB)

(Mr Nst)

Ketua PK PMII IAI Yaptip Chadijah Ismail Ujung GadingJalan Rusak di Rura Patontang Adalah Wajah Ketidakadilan Negara

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan kusen fakhri
Welashari Terapi

Berita Populer

UTUH TAPI TIDAK CEMARA
Cerpen

UTUH TAPI TIDAK CEMARA





Arsip

Iklan LPK Kojema