DEKLARASI ]Padang, 26 Juni 2026 – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (26/6/2026). Aksi yang diikuti oleh lebih dari seratus kader PMII dari berbagai cabang di Sumatera Barat tersebut dimulai dengan long march dari kawasan Budiman menuju Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
“Dalam aksi tersebut, PMII Sumatera Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait berbagai persoalan daerah dan nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat.Salah satu kader yang turut menyampaikan aspirasi adalah Sahabat Gilang Sanjaya, Bendahara PMII Cabang Pasaman Barat. Dalam orasinya, Gilang menyoroti kondisi kesejahteraan guru honorer yang hingga saat ini masih memprihatinkan.
“Menurutnya, guru honorer merupakan ujung tombak pendidikan nasional yang telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.> “Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045 apabila guru honorer yang menjadi pencetak generasi bangsa masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi? Bagaimana mungkin negara memprioritaskan kemajuan pendidikan jika para pendidiknya belum sejahtera?” tegas Gilang di hadapan massa aksi.
“Gilang Sanjaya, juga mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah yang saat ini fokus pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara masih banyak guru honorer yang menerima penghasilan jauh dari kata layak.Ia mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan memprioritaskan anggaran pendidikan.
Selain itu, Gilang juga mengutip Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.Dalam orasinya, Gilang turut menyampaikan kisah seorang guru honorer bernama Bu Ijah yang menjadi perhatian publik setelah pensiun usai mengabdi selama 40 tahun di dunia pendidikan dengan gaji terakhir sebesar Rp414 ribu per bulan.Kisah tersebut, menurutnya, menjadi gambaran nyata bahwa masih banyak tenaga pendidik yang belum mendapatkan penghargaan yang sepadan dengan pengabdian mereka.
“Guru bukanlah beban anggaran, melainkan investasi masa depan bangsa. Setiap rupiah yang diberikan untuk kesejahteraan guru adalah investasi untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia,” ujar Gilang.Setelah kurang lebih dua jam menyampaikan aspirasi, massa aksi akhirnya diterima oleh perwakilan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
“Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD menyatakan akan menindaklanjuti serta meneruskan seluruh aspirasi yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya.Sebagai simbol diterimanya aspirasi tersebut, dilakukan penandatanganan dokumen tuntutan oleh Ketua PKC PMII Sumatera Barat, Sahabat Yusuf, bersama perwakilan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
“PKC PMII Sumatera Barat menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan hingga mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang nyata demi kepentingan masyarakat Sumatera Barat.
TUNTUTAN PKC PMII SUMATERA BARAT
1. Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat agar berjalan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2. Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui kebijakan daerah yang berpihak kepada tenaga pendidik sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Pusat terkait dampak kenaikan harga BBM serta mendorong langkah-langkah pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat.
4. Meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara dalam pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran.
5. Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar segera memperjelas dan mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai bentuk kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan.
6. Meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendidikan, perizinan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), pertanian, dan pekerjaan umum.
7. Meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat menginisiasi, mengkaji, dan melahirkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kepemudaan di Sumatera Barat.
8. Meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat memanggil Gubernur serta Dinas Pemuda dan Olahraga terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan transparansi penggunaan anggaran.
9. Meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat memanggil Kepala BPBD Sumatera Barat guna mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan anggaran bantuan dari pemerintah pusat serta menjamin transparansi kepada masyarakat.
( Mr Nst)
Komentar